Pertimbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam Pemberian Ijin Trayek Jasa Angkutan Umum ( Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ),

摘要

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertimbangan Dinas Perhubungan dalam pemberian izin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat di kabupaten Kediri. Hal ini dilatarbelakangi dengan tujuan bahwa perizinan trayek angkutan dilaksanakan dalam rangka agar izin trayek tersebut berjalan secara optimal. Mengingat fakta di lapangan tidak semua kendaraan umum yang ada memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan yang ada disisi lain kebutuhan akan angkutan penumpang khususnya angkutan umum yang layak sangat mendesak. Maka hal ini menimbulkan pertanyaan Bagaimana pertimbangan Dinas Perhubungan kabupaten Kediri dalam memberikan ijin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat dan peraturan Perundang-undangan PERDA Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Ijin Trayek, yang mana pada hakekatnya angkutan umum yang dapat berjalan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan di peraturan Perundang-undangan salah satunya kelayakannya.Tujuan penelitian ini 1).Untuk mengetahui pertimbangan Dinas Perhubungan dalam memberikan ijin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat dan peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Kediri, 2).Untuk mengetahui hambatan dalam pemberian ijin trayek jasa angkutan umum di Kabupaten Kediri, 3).Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dinas perhubungan dalam menanggulangi hambatan dalam pemberian ijin trayek jasa angkutan umum di Kabupaten Kediri. Penelitian ini bersifat deskriptif dan termasuk dalam penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (data primer) dan dokumentasi, studi kepustakaan, peraturan Perundang-undangan, makalah-makalah, penelusuran internet (data sekunder).Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertimbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam memberikan izin jasa angkutan umum telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku. Hambatan yang muncul yaitu a).Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sulit menghubungi pemilik angkutan tersebut, b).Minimnya biaya operasional, c).Sulit menentukan waktu untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian. Upayanya secara rutin diadakannya peningkatan pengawasan dan pembinaan pada angkutan umum di kabupaten Kediri.